Tag

, , ,

Catatan: tulisan seorang aktivis Islam di luar negeri, yang -menurutku- inspiratif. Mudah-mudahan menjadi bagian dari nasihat menasihati supaya menaati kebenaran. Dimuat di Majalah Gatra No 32/XIX, beredar 13-19 Juni 2013.

reza_indragiri_amrielMenanti Proyek Percontohan PKS

Oleh Reza Indragiri Amriel
Anggota Asosiasi Psikologi Islami, mantan pengurus pengajian Brunswick-Melbourne

Sebagai salah satu partai politik yang paling lantang menyebut dirinya Islam, cara paling jitu untuk memahami PKS semestinya tak lain adalah dengan menakar tindak-tanduk partai tersebut dengan ideologi keislaman itu sendiri.

Dalam hal hewan kurban, khususnya sapi, biaya beribadah kurban di Indonesia jauh lebih tinggi daripada di Australia. Ironis, di negeri berpenduduk mayoritas muslim dan kebutuhan hewan kurban bisa diestimasi setiap tahun, harga sapi justru selalu naik.

Sampai kemudian kader PKS yang menjabat sebagai Menteri Pertanian. Wajar berharap, karena diduduki oleh menteri dari partai Islam(i), pengelolaan ternak sapi menjadi lebih tertata sehingga harga sapi lebih masuk akal. Itu, pada gilirannya, akan memudahkan lebih banyak orang yang ingin beribadah kurban setiap tahun.

Jadi, ketika harga sapi terus saja naik, kendati itu tak semata-mata ditentukan oleh kerja Kementerian Pertanian, tetap bisa dikatakan bahwa Menteri Pertanian yang berasal dari partai Islam sekalipun tidak mampu memfasilitasi kehendak baik orang. Bahkan, seperti dikabarkan luas, keberadaan kartel hasil permainan Kementerian Pertanian dianggap sebagai biang keladi liarnya harga sapi.

Selain kurban, ritual zakat juga relevan untuk disinggung. Sebagai kader bahkan orang nomor satu di partai Islam, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tentu orang taat. Kalau orang bijak patuh pajak, orang taat tentu teratur berzakat. Ini memunculkan pertanyaan, berapa besaran zakat penghasilan LHI? Karena ada anjuran untuk membayar zakat melalui badan pengelolaan (amil) zakat, jumlah rupiah yang sudah LHI bayar dan identitas Luthfi selaku wajib zakat seharusnya terdata dengan rapi. Dengan asumsi zakat penghasilan adalah 2,5%, tinggal disimpulkan: sebanding atau tidakkah zakat penghasilan LHI dengan harta aktual yang harus dizakatinya?

Mekanisme zakat, dengan demikian, menjadi pintu masuk ekstra untuk menakar kewajaran harta LHI. Sekiranya perbandingan antara harta dikenai zakat dan besaran zakat penghasilan LHI tidak berimbang, buruklah kondisi sang presiden. Andaikan wajar, artinya perbandingan keduanya proporsional, masih ada pertanyaan tambahan, yakni tentang asal-muasal harta LHI tersebut. Implikasi penting dari zakat ini adalah, selaku kader partai Islam, LHI dan seluruh kader PKS harus siap untuk ditelisik ekstra. Yakni secara konvensional oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, di samping secara syariah oleh otoritas semacam Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS).

Terakhir, sanksi pidana berlandaskan syariah Islam. Walaupun tidak secara megafonik mengumandangkan agenda penerapan syariah Islam, saya yakin PKS adalah partai yang paling bersukacita apabila syariah Islam dijadikan sebagai ideologi nasional. Aspirasi berpolitik sedemikian rupa, bagi saya, sah-sah saja. Tinggal lagi masa penantian, kapan tibanya momentum pemberlakuan dan penerapan syariah Islam di bumi Indonesia.

Anggaplah hal itu sebagai faktor pendorong. Faktor penariknya adalah kebutuhan akan terobosan luar biasa untuk menghentikan aksi korupsi yang semakin merajalela. Dua faktor tersebut dapat PKS pertemukan, yakni dengan memberlakukan sanksi pidana Islam bagi kader-kadernya yang melakukan korupsi.

Sanggupkah PKS berperilaku konsekuen sesuai dengan kaidah-kaidah Islam? PKS sendiri yang bisa menjawabnya. Yang tampak adalah berubahnya respons tokoh-tokoh petinggi PKS pasca-lengsernya LHI. Saat skandal sapi (dan perempuan) baru meledak, PKS membela diri dengan menyebut dirinya menjadi incaran “konspirasi besar”. Berlanjut, Anies Matta pada 1 Februari 2013 mengeluarkan ancaman bahwa persekongkolan menyerang PKS ibarat “membangunkan macan tidur”.

Reaksi garang itu berbalik pada 21 Mei lalu. Anies Matta menyatakan, situasi yang PKS hadapi adalah kasus hukum individu per individu, “tidak bisa ditimpakan kepada partai”. LHI, yang sebelumnya dibela habis-habisan, kini dialienasi oleh partai yang pernah dipimpinnya. LHI pun tidak lagi mengacungkan lambaian tiga jari (nomor urut PKS pada Pemilu 2014) di depan kamera.

Di tengah akrobatik logika dan tindak-tanduk yang centang-perenang lagi mengesalkan, satu demi satu bukti terkait skandal sapi yang terkuak pada gilirannya mulai membuat PKS lebih realistis. Pada titik inilah, saya menyemangati PKS untuk konsekuen meniru keteladanan Nabi. Keteladanan berupa komitmen Nabi untuk patuh pada hukum, “Demi Allah, bahkan sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya!”

Dan korupsi adalah mencuri! Allahu’alam.

Keterangan foto: Tabloid Nova